Terkait Dugaan Ingkar Janji Pengembang Perumahan Pearl 5, Bisa Timbul Delik Pidana


Pangkalpinang – Dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi).

Kemudian selanjutnya, dalam perkembangan terakhir soal adanya dugaan wanprestasi pihak pengembang PEARL 5 dengan konsumen. Masih menyisakan asap permasalahan.

Baca juga : Dinas PU: Berkas Perijinan Baru Kemarin Diajukan Pengembang Perumahan Pearl 5

Dalam salah satu sesi wawancara jurnalis dengan sumber di Kepolisian. Narasumber yang berkeberatan namanya dimasukkan dalam media. Turut memberikan pandangan hukum, terkait kasus yang dapat disebut sebagai wanprestasi pihak pengembang pada calon konsumen.

Menurut Ia, perlu dipastikan apakah pihak pengembang dan calon konsumen tadi sudah mengikat perjanjian dalam bentuk hukum. Akad resmi jual beli rumah maksudnya.

Baca juga ; Selalu Obral Janji, Developer Perumahan Pearl 5 Pangkalpinang Dikeluhkan Konsumen

“Oh Ini bukan akad, (tapi) cuma bukti pembayaran tanda jadi karena masih ada proses-proses lain,” tegas dia saat disodorkan foto bukti kwitansi dan surat perjanjian awal antara pihak pengembang dan konsumen, Selasa malam, 08/01.

Namun menurutnya lagi, untuk kejelasan permasalahan yang ada serta tidak menimbulkan beragam misinterpretasi dari khalayak, mengingat berita sebelumnya yang sudah tayang. Ia menyarankan untuk melaporkan permasalahan ini pada pihak kepolisian setempat.

“Dilaporkan saja, mungkin banyak juga orang mengalami hal yang sama,” tutup sumber.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkot Pangkalpinang, Minggo, ST saat ditemui di kantornya di Pangkalpinang, Ia menjelaskan bahwa dalam program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Pihaknya beserta jajaran terkait lainnya, justru memfasilitasi masalah perizinan dengan syarat yang dipermudah.

“Artinya ya kita coba membantu menyelesaikan beberapa masalah terkait yang biasanya muncul,” kata dia, Rabu 09/01.

Ia menambahkan, setelah pihak pengembang mengurus di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pangkalpinang, kemudian akan memperoleh rekomendasi dari Tata Ruang, dan izin lingkungan hidup dari dinas BLH.

“Nah setelah semuanya clear, di tempat kita biasanya akan keluar Site Plan, dan seluruh proses memakan waktu kurang lebih satu minggu,” imbuh dia. (LH)




Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.