Ombudsman Tanggapi Dugaan Adanya Pungutan Liar di SMPN 3 Surabaya


Surabaya – Dugaan terkait adanya pungutan liar di lingkungan SMP Negeri 3 Surabaya, akhirnya akhirnya mendapat tanggapan dari Ombudsman Perwakilan Jawa Timur.

Menurut Vice Admira Firnaherera, Koordinator Bidang Pendidikan Ombudsman Jawa Timur bahwa dugaan pungutan liar yang terjadi di SMPN 3 merupakan salah satu bentuk mal-administrasi, karena pungutan dan sumbangan disekolah sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar 9 tahun.

“Jadi dalam aturan sudah dijelaskan, dimana dikatakan pungutan dan sumbangan,” kata Vice Admira Firnaherera kepada awak media, Senin (9/9).

Disinggung terkait adanya penarikan sumbangan iuran galon yang diadakan secara rutin di SMP Negeri 3 Surabaya, oleh Ombudsman dikategorikan sebagai pungutan liar, karena kalau sumbangan harus sukarela dan tidak mengikat.

“Harusnya pihak sekolah tidak menentukan angka nominal, apalagi ada iuran bulanan,” jelas perempuan lulusan Magister Manajemen dan Kebijakan Publik S2 Universitas Gadjah Mada ini.

Baca Juga : Penyanyi Dangdut Yolla Berlin Dituntut 5 Tahun Penjara

Ketika ditanyakan juga terkait biaya artibut di SMP Negeri 3 Surabaya yang senilai Rp 525.000, Ombudsman Jawa Timur mengkategorikan hal tersebut sebagai mal-administrasi karena tidak adanya bukti kuitansi yang diberikan oleh pihak sekolah.

“Jika tidak ada kwitansi, itu maladministrasi,” terangnya.

Vice Admira Firnaherera meminta kepada wali murid SMP Negeri 3 Surabaya yang merasa keberatan atas pungutan dan sumbangan tersebut, bisa langsung melaporkan ke sekolah atau Dinas Pendidikan Pemkot Surabaya.

“Kami disini hanya melakukan pengawasan eksternal. Dinas Pendidikan punya tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terkait adanya dugaan pungli,” tegasnya.