Harapkan Hasil Pendataan Keluarga Mampu Deteksi Keberadaan Stunting Di Jatim


Surabaya – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur siap melaksanakan Pendataan Keluarga tahun 2021 akan dimulai pada Bulan April tahun 2021.

Agenda lima tahunan milik BKKBN ini diharapkan bisa didapatkan data mikro yang valid tentang kondisi keluarga bahkan Pendataan Keluarga juga diharapkan bisa mendeteksi keberadaan stunting di Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Drs Sukaryo Teguh Santoso, MPd kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, (16/02).

“Untuk Pendataan Keluarga akan mulai dilakukan pada April mendatang dan itu serentak di seluruh Indonesia,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan Pendataan Keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Baca Juga :   Bupati Tuban Tinjau Pelaksanaan USBN

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) diperlukan Data dan Informasi Keluarga yang dikelola dalam sistem informasi keluarga (SIGA).

Pendataan tahun ini akan dilakukan dengan dua cara, sistem pendataan secara langsung dan sistem pendataan secara online melalui aplikasi Smart Phone.

“Selain melakukan pendataan secara langsung, kita juga akan menggunakan penginputan melalui aplikasi di Android atau smartphone untuk itu kita membutuhkan tenaga lini lapangan yang mumpuni dan memahami bagaimana melakukan pendataan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” lanjut Teguh.

“Apa program prioritas BKKBN?,” tanya Khofifah.

Teguh menjawab Penurunan stunting, bahkan BKKBN mendapat amanat untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting pada Rapat Terbatas (Ratas) Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021 lalu di istana Negara.

Baca Juga :   DPRD Tuban Umumkan Penetapan Cabup-Cawabup Secara Virtual

Khofifah mengungkapkan Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi stunting Jatim saat ini tidak terpaut jauh dari angka nasional, yaitu mencapai 26,91 persen.

Risiko stunting tertinggi berada di Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, Jember, Bondowoso dan Pacitan.

“Tetapi daerah dengan angka stunting tertinggi di Jatim itu tidak terima dan saya malah menyukai ini artinya mereka memiliki data lain,” ungkap Khofifah.

Khofifah menambahkan bantahan dari kabupaten/kota yang dinilai angka stunting tinggi mungkin punya indikator sendiri yang berbeda dengan indikator penilaian dari Provinsi.

Perbedaan ini harus segera disamakan agar data stunting benar-benar valid, sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting, Pemprov Jawa Timur berharap Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melakukan kordinasi dengan kabupaten/kota tentang indikator – indikator stunting dan ditemukan titik-titik mana yang angka stuntingnya tinggi sehingga bisa menjadi fokus penurunan stunting di Jawa Timur.

Baca Juga :   BKKBN Jatim Raih Penghargaan Terbaik Ke-III IKPA Tahun 2020

“Saya harap BKKBN bisa mengundang bupati walikota di Jawa Timur untuk membahas masalah stunting ini dan bisa dilakukan upaya penurunannya,” terang Khofifah.

Khofifah juga menambahkan semoga pelaksanaan Pendataan Keluarga di Jawa Timur berjalan dengan lancar sehingga didapatkan data mikro yang valid tentang keluarga khususnya di Jawa Timur yang bermanfaat tidak hanya untuk BKKBN tetapi juga pihak terkait yang membutuhkannya.

Yang tidak kalah penting adalah didapatkannya data stunting di Jatim yang valid sehingga bisa ditentukan langkah-langkah penurunan angka stunting dan menyukseskan program pemerintah untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024 mendatang