Ditjen Imigrasi dan Pemkab Probolinggo Sepakat Mulai Pembangunan UKK


JAKARTA – Rencana pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Probolinggo semakin konkrit. Ditjen Imigrasi dan Pemkab Probolinggo menyepakati perjanjian kerjasama pembentukan UKK yang akan ditempatkan di gedung eks Dinas PMPTSP itu, Sabtu (6/9)

Kegiatan penandatanganan kerja sama itu dilakukan di Kantor Ditjen Imigrasi. Ronny F Sompie selaku Dirjen Imigrasi membubuhkan tanda tangnnya bersama Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati, Kadiv Keimigrasian Pria Wibawa, Kadiv Yankumham Hajerati dan Kakanim Malang Novianto Sulastono.

Dalam sambutannya, Ronny mengungkapkan bahwa jumlah Kanim saat ini masih terbatas. Yaitu 125 Kanim se-Indonesia. Untuk itu, sejak 2014 mulai dibangun UKK yang sampai 2019 sudah terbangun 20 UKK dan ULP.

Baca juga : Pemprov Segera Adopsi Teknologi Deteksi Ikan Untuk Nelayan Jatim

“Sejak 2016 permintaan kab/ kota yang belum memiliki kanim terus meningkat,” tutur Ronny.

Ronny menyampaikan bahwa, posisi strategis pelayanan di Probolinggo akan berdampak positif terhadap 3 Kabupaten di sekitarnya. Yang secara geografis sangat dekat dibandingkan harus ke Malang, Surabaya atau Jember.

“Analisis beban kerja keimigrasian sebenarnya tidak hanya pada pelayanan paspor saja. Kedepan juga akan menititberatkan pada pengawasan keimigrasian termasuk ijin tinggal orang asing,” urainya.

Sementara itu, Tantri mengungkapkan bahwa masyarakat Probolinggo patut bersyukur. Pasalnya hari ini telah disepakati perjanjian kerjasama pembentukan UKK di daerahnya.

“Saya mewakili masyarakat Kabupaten Probolinggo mengucapkan terimakasih atas disetujuinya pembukaan operasional UKK ini yang tentunya melengkapi Mall Pelayana Publik yang baru kami launching akhir tahun akhir 2018 kemarin,” terang Bupati Probolinggo. (red)