Aliansi Gerakan Mahasiwa Tulungagung Tolak RKUHP dan UU KPK


Tulungagung – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi eksternal kampus melakukan aksi tolak RKUHP dan UU KPK yang masih dalam pembahasan pemerintah.

Gabungan aliansi Mahasiswa Tulungagung yang terdiri dari GMNI, PMII, HMI, KOMPAS, MAPALA, dan KOMA siang ini berunjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung. Kamis (26/9).

Dimulai dari pasar pahing Tulungagung, para Mahasiswa berjalan menuju kantor DPRD Tulungagung guna menyampaikan aspirasi mereka terhadap ketua Dewan.

Di depan gedung DPRD itulah para Mahasiswa melakukan aksinya. Para mahasiswa membentangkan spanduk serta poster yang berisi aneka tuntutan. Di antaranya bertulisan ‘Aliansi Mahasiswa Tulungagung Menolak revisi UU KPK’, ‘Save KPK’, ‘Kami Bersama KPK’, dan ‘Jangan Lemahkan KPK’.

Dwi Priyo Cahyono, selaku korlap dalam aksi tersebut menuturkan, dalam aksi ini pihaknya menyuarakan empat poin tuntutan, yakni penguatan terhadap KPK, pengembalian independensi KPK, dan membebaskan KPK dari kepentingan politis.

BACA JUGA : Hakim Patahkan Pengakuan Terdakwa Eksekutor Pembunuhan di Jalan Gembong

“Selamatkan masa depan KPK dan penegakan antikorupsi di Indonesia. Yang terakhir kami menuntut integritas dan profesionalitas kinerja KPK dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi,” ungkap Priyo.

Pihaknya menambahkan adanya upaya pelemahan KPK dinilai akan mencederai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, saat ini KPK menjadi salah satu lembaga yang cukup dipercaya masyarakat dalam memberantas para koruptor.

Selain menyoroti upaya pelemahan KPK dari luar, Priyo menyebut, pihaknya meminta KPK melakukan perombakan dengan membersihkan orang-orang bermasalah yang ada di lingkup internal lembaga tersebut.

Mengaca pada sistem pemerintahan saat ini,  dimana demokrasi telah dikebiri, pemberantasan korupsi diperlemah, hukum dibuat guyonan oleh wakil rakyat yang selalu mempermainkan rakyat, tanah, air, udara adalah milik negara untuk kemakmuran rakyat namun dibatasi oleh RUU.

“Untuk itu kita menuntut pemerintah menerapkan salah satu isi Trisakti ‘Sosio Demokrasi’ dengan turun kejalan,” tutup Priyo.  (tata)