TP PKK Jatim Dukung Pelaksanaan Kampung KB


Surabaya – Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Jatim. Peran PKK Jatim di Kampung KB tidak lepas dari kerjasama dari Petugas Lapangan KB (PLKB).

“TP PKK secara berjenjang, melalui 10 program pokok PKK dan adanya kader PKK sebagai ujung tombak dari gerakan PKK, sangat mendukung Kampung KB yang telah dicanangkan sejak tahun 2017,” kata Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin saat menjadi narasumber Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Senin (11/3).

Menurutnya, Kampung KB ini penting sekali didukung karena merupakan program satu pintu yang dilakukan BKKBN yang tidak hanya mengatur jumlah anak yang dimiliki keluarga, tetapi juga menekankan keluarga yang berkualitas.

“Ini dapat dilihat dengan antusiasnya daerah dalam mengikuti Lomba PKK KB Kes yang lokusnya di Kampung KB, yang saat ini sedang dalam proses verifikasi bedah dokumen,” ujar Istri Wagub Jatim ini.

Dijelaskan, tugas Kader PKK Jatim dalam mendukung Kampung KB terbagi menjadi tiga. Antara lain, sebagai penyuluh, penggerak, dan pencatat. Sebagai penyuluh, lanjutnya, Kader PKK Jatim menyampaikan informasi-informasi penting pada keluarga dan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak.

Sebagai contoh terkait pentingnya mendewasakan usia perkawinan atau menunda hamil pada usia 21-35 tahun dan manfaat ber KB untuk mengatur kehamilan. Selain itu mengenai pentingnya gizi dan imunisasi pada Ibu hamil, kesehatan waktu hamil dan melahirkan.

Sebagai penggerak, Kader PKK Jatim menggerakkan keluarga dan masyarakat agar mau memperhatikan ibu yang sedang hamil untuk keselamatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Caranya yaitu dengan ikut KB, mengajak Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan menjaga lingkungan.

“Nah peran ini ada pada Pokja IV PKK yang mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat,” tuturnya.

Sedangkan sebagai pencatat, Kader PKK Jatim pada kelompok dasawisma tugasnya mendata ibu-ibu hamil yang menjadi sasarannya. Adapun tiga jenis yang didata di Kelompok Dasawisma meliputi catatan keluarga, ibu hamil, kelahiran dan kematian bayi.

Selain itu juga mendata pada persoalan kematian ibu hamil saat melahirkan serta menambah data nifas jika terdapat gangguan jiwa di kelompok tersebut.

“Termasuk juga mencatat data dan kegiatan warga. Untuk di Posyandu, yang dicatat antara lain KMS (Kartu Menuju Sehat), serta SIP (Sistem Informasi Posyandu),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Prof. Dr. Haryono Suyono mengatakan, ada strategi terpadu yang bisa dilakukan pada program KKBPK. Yaitu kepala desa harus menggunakan peta keluarga untuk memberdayakan keluarga prasejahtera.

Disamping itu, kepala desa dan PLKB wajib mengajak masyarakat menggunakan posyandu/klinik desa dan MCK yang sudah dibangun.

Selain itu, kepala desa dan BKKBN harus memprioritaskan keluarga prasejahtera untuk padat karya dan kegiatan BUMDes. Termasuk mengarahkan UPPKS/Posdaya dan kegiatan ekonomi kelompok dalam BUMDes.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengharapkan agar indeks kebahagiaan harus ditingkatkan. Sebab kondisi tersebut dinilai masih rendah di bawah 70.

Rakerda Program KKBPK tersebut dilaksanakan selama dua hari, 11-12 Maret 2019 yang diikuti sebanyak 250 orang. Jumlah tersebut terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim, pejabat struktural dan fungsional Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, serta mitra kerja dan stakeholder terkait. (hms)