Tingkatkan Pelayanan Prima dan Akuntabilitas Kinerja, Kabid Doklanintal Berikan Arahan Kepada Anggota


SIDOARJO – Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal (Doklanintal) Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya, Rhamdhani, saat memberikan pengarahan kepada anggota terkait Kanim Surabaya yang akan menuju Zona Integrit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di Aula Kanim, Rabu (13/3) kemarin.

Menurut dia, langkah Kanim Surabaya menuju WBK adalah langkah yang baik, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN.

“Serta meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja,” ujar mantan Kasi Wasdakim Imigrasi Mataram itu.

Meski nanti dalam perjalanannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Pihaknya akan terus berupaya menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut dengan dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM.

“Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker- satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah,” jelasnya.

Untuk itu, Rhamdani mengajak seluruh anggota Kanim Surabya agar dapat mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

“Target yang ingin kami capai adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Serta menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan,” pungkasnya. (Pank/Son)