Kasus Lahan Desa Mendo, Disinyalir Ada Unsur Pembiaran Pemerintah Setempat


Sungailiat – Banyak kasus sengketa tanah, biasanya bermula dari status lahan yang masih meragukan. Artinya, secara fisik lahan tersebut ada namun secara kewilayahan dan keabsahan surat menyurat masih samar-samar. Lahan desa yang belum di-inventaris termasuk salah satunya.

Padahal dalam pengaturan mengenai tanah bengkok dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Permendagri 4/2007).

“Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.” Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa,” demikian dilansir dari hukumonline.

Walaupun dibolehkan untuk dijual, namun dalam ketentuan lainnya di Pasal 15 Permendagri 4/2007 juga menyebutkan hal-hal lain seperti, mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa sesuai NJOP, uang ganti rugi harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik, dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/ Walikota dan Gubernur.

Kemudian beralih ke kasus dugaan penyerobotan sepihak di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada medio Maret dan April yang lalu.

Perkembangan terkini menyebutkan, bahwa silang sengkarut masalah saling klaim ini dinilai oleh sebagian warga desa, belum juga mereda. Padahal sudah ada surat mediasi para pihak yang berkelindan.

“Kalau yang saya lihat ya pak, masalah ini masih belum ada titik temu, baru kemarin saya juga hadir dalam pertemuan dengan pihak salah satu investor beserta pengacaranya. Bahkan situasi sempat tegang. Sebabnya adalah, kami masyarakat desa melihat pihak investor ini saat membeli lahan di desa justru tidak mengetahui itu batasnya dimana, letaknya dimana, punya siapa, apakah itu hak milik masyarakat desa atau milik pribadi. Cuma beli dan beli saja dengan bukti kwitansi,” ucap sumber yang berpesan agar namanya dirahasiakan demi keamanan dirinya, Selasa siang (14/05).

Masih menurut sumber, kondisi ini bukan tidak diketahui oleh pihak Pemdes Mendo. Namun diakui sumber, justru diketahui dengan seksama oleh mereka. Dan anehnya lagi, lanjut sumber. Ada kesan pihak investor seperti menutup-nutupi duduk persoalan yang sebenarnya ketika berlangsung proses mediasi beberapa pihak tadi, dengan warga desa.

“Terus mereka itu tidak mau memberi informasi yang utuh pada pihak desa atau warga. Bukannya warga mau mempersulit, tapi kesannya justru mereka yang mempersulit. Kan kita cuma mau minta denah, mana saja lahan yang sudah dibeli,” imbuh dia.

Sumber melanjutkan, kalau bicara soal atensi pihak desa, pihaknya sebagai warga menilai unsur Kades seperti tidak tahu permasalahan kasus ini.

“Bahkan, dari informasi yang ada, beberapa warga mengajak warga lainnya untuk merintis lahan dengan alasan akan dijual ke pihak PT Timah, padahal dijual ke investor juga,” ungkap sumber.

Sebelumnya di bulan April 2019 kemarin, wartawan berupaya menemui Camat Mendo Barat Ismunandar. Sayangnya, hanya bisa bertemu dengan Sekcam Mendo Barat, Ismir di ruangannya.

“Coba ditahan dulu (beritanya-red) ya bang, karena arahan dari Forkominda Bangka agar suasana kondusif dulu jelang Pilpres 2019 ini. Namun saya tegaskan sekali lagi, berdasarkan hasil mediasi beberapa pihak kemarin di Polres Bangka, untuk seluruh proses surat menyurat lahan desa Mendo kita tahan dulu,” ucap Sekcam saat itu.

Sebagai pelengkap informasi, dugaan kasus penyerobotan lahan dengan cara menjual lahan desa tanpa melibatkan pemerintahan desa Mendo, dapat mencapai titik temu. Dan ini merupakan kulminasi dari pihak-pihak yang saling bersengketa dalam soal kepengurusan lahan di desa Mendo kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka, Jumat (05/04) yang lalu. (LH)