Ini Tanggapan Aktivis Terkait Dana Jaminan Reklamasi


Pangkalpinang – Dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, konsep reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Mengingat hal tersebut merupakan butir yang termaktub dalam PP No. 78 Tahun 2010, bahwa setiap calon pemegang Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi (RKAB). RKAB ini berjangka waktu lima tahun dengan rincian rencana tiap tahunnya.

Sementara itu, di Provinsi Bangka Belitung sendiri yang dikenal sebagai wilayah pertambangan. Masalah dana jaminan reklamasi yang cukup signifikan ini masih menjadi hal yang sesegera mungkin harus dilakukan. Setidaknya para stakeholder harus duduk bersama menyikapi kerusakan lingkungan yang sudah sampai tahap mengkhawatirkan.

Bahkan menurut seorang wisatawan lokal yang pernah berkunjung ke Provinsi Bangka Belitung, Ia berkelakar jika ingin melihat Pemprov Babel sudah menjalankan fungsinya atau belum, lihatlah wajah provinsi ketika pesawat udara sedang take off.

“Kan bolong-bolong itu mas, ngeri melihatnya. Bagaimana mungkin daerah pemukiman bisa berdekatan sekali dengan lubang tambang yang besar itu,” tanya dia yang namanya tidak ingin dipublikasikan, Maret 2019.

Secara terpisah, Koordinator Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhmadi turut memberikan statement, terkait masih ‘nganggurnya’ dana jaminan reklamasi yang menurut keterangan mantan Kadistamben di media lokal menyebutkan angka 200 miliar dari 700 IUP.

“Kalo indikatornya Dana Jaminan Reklamasi masih utuh atau belum dikembalikan, itu salah fakta bahwa perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan reklamasi pasca tambang,” tegas Edo melalui pesan elektronik whatsapp, Sabtu 12/05.

Padahal menurut data Walhi, hanya butuh waktu 3 bulan saja membuat 1 ha lahan menjadi areal pertambangan timah bagi 15 s/d 20 tambang rakyat. Dengan menyisakan deforestasi seluas 340 000 Ha. Sementara UUPPLH konteksnya melakukan pembiaran kerusakan dan tentu bisa masuk dari Amdalnya. UU Minerba juga bisa kena karena sebagai perusahaan tambang yang melanggar perjanjian atau pernyataan kesediaan melakukan reklamasi pasca tambang.

“Dan itu adalah pelanggaran, bisa kena pidana dan juga perdata. Sekarang keputusannya ada di pemerintah sebagai pihak yang menyimpan dana jamrek tersebut,” imbuh Edo lagi.

Selain itu, awak media juga mendapat konfirmasi dari beberapa pertanyaan yang diajukan pada aktivis LSM di Bangka Belitung, Hadi Soesilo. Dimana dalam kesempatan ini, Hadi justru menyoroti pernyataan mantan Kadistamben Pemprov Babel, Soeranto Wibowo.

“Ironisnya dia menyatakan bahwa Jamrek yang mencapai 200 Milyar itu belum dikembalikan ke perusahaan, dengan alasan belum semuanya reklamasi yang dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam RKAB,” sesal Hadi Soesilo, Minggu 12/05.

Pihaknya juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pejabat dinas pertambangan tidak mengetahui luasan jumlah lahan dan di mana saja reklamasi yang sudah dilaksanakan. Menurut Hadi, ini aneh tapi nyata. Seorang kepala dinas tidak mengetahui apa yang sudah dikerjakan pada wilayah kerjanya sendiri.

“Dimana saja lahan yang sudah direklamasi oleh pengusaha tambang. Kemudian, sudah berapa lama dana 200 milyar itu mengendap. Terlepas rekening pribadi atau rekening dinas, tentu ada bunganya, berapa besaran bunga yang sudah diterima dan kemana saja aliran bunga bank diarahkan. Lainnya, kalau pertanyaan ini nihil respon, maka pertanyaan ini akan ditembuskan ke pihak Gubernur, Inspektorat daerah, BPK, Kejati dan melalui jalur LSM kami akan kami tembuskan ke kementerian ESDM, DPR RI yang membidangi ESDM dan KPK,” pungkas Hadi. (LH)